Realitas Kerobokan: Turisme dan Hukum Narkotika Indonesia

Industri pariwisata Bali menjual kebebasan dengan sangat baik. Kelab pantai, retret kebugaran, dan kehidupan malam membantu menciptakan citra sebuah pulau di mana batasan-batasan biasa menghilang untuk sementara. Hukum narkotika Indonesia memberikan kontras yang tajam: beberapa pelanggaran narkoba membawa hukuman yang meluas hingga penjara seumur hidup dan, dalam keadaan tertentu, ancaman hukuman mati. Kedua realitas yang sangat berbeda ini ada berdampingan, hanya dipisahkan oleh penegakan ketat Undang-Undang Narkotika Tahun 2009 (UU No. 35 Tahun 2009).

Apa yang Sebenarnya Diatur UU Narkotika

UU Narkotika 2009 membagi narkotika ke dalam golongan dan membedakan sejumlah bentuk tindak pidana seperti penggunaan, kepemilikan, dan peredaran. Klaim yang sering beredar bahwa memiliki lebih dari lima gram narkotika di Indonesia otomatis membawa ancaman hukuman mati adalah penyederhanaan yang menyesatkan. Jika berat narkotika Golongan I bukan tanaman yang dimiliki, disimpan, dikuasai, atau disediakan melebihi lima gram, Pasal 112 ayat (2) meningkatkan ancaman pidananya menjadi pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara 5 hingga 20 tahun, disertai peningkatan maksimum denda sebagaimana ditentukan undang-undang. Ambang ini tidak secara otomatis mengubah kepemilikan menjadi peredaran. Perbuatan seperti menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara, menukar, menyerahkan, atau menerima diatur secara terpisah, antara lain dalam Pasal 114, yang dalam keadaan tertentu dapat membawa ancaman hukuman mati.

Kepemilikan Tidak Sama dengan Penggunaan Pribadi

Berhadapan dengan sistem hukum ini menghadirkan risiko yang sangat besar bagi warga negara asing yang terjerat di dalamnya. Dalam pemeriksaan terhadap dugaan penyalahgunaan narkotika, tes urine dapat digunakan sebagai bagian dari proses pemeriksaan. Pasal 127 mengatur pidana bagi penyalah guna Narkotika Golongan I, II, dan III untuk diri sendiri, sementara penanganan kasus juga harus memperhatikan ketentuan mengenai rehabilitasi.

Realitas Kerobokan yang Terdokumentasi

Kerobokan menjadi salah satu institusi yang paling sering diasosiasikan dengan sisi lain Bali ini. Jurnalis Kathryn Bonella mendokumentasikan kondisi dan kehidupan sosial di dalam Kerobokan dalam bukunya tahun 2009, Hotel Kerobokan. Selama periode yang ia dokumentasikan, di dalam penjara berlaku ekonomi informal yang terstruktur ketat: ruang tidur, makanan layak, dan kasur semuanya diperjualbelikan dalam hierarki tak resmi di balik tembok penjara. Dibangun pada tahun 1979 untuk menampung 300 narapidana, fasilitas ini telah mengalami perluasan selama beberapa dekade. Namun, data terbaru dari 2026 menunjukkan penjara tersebut terus bergulat dengan kepadatan berlebih yang parah, menampung lebih dari 1.800 narapidana dengan kapasitas yang direvisi menjadi sekitar 1.480.

Ketika Surga Wisata Bertemu Sistem Pidana

Kedutaan besar asing tidak memiliki kewenangan untuk ikut campur secara politis dalam proses hukum kedaulatan ini. Dalam kajian tentang hukum dan masyarakat Indonesia yang disunting Tim Lindsey, hukuman mati juga dapat dibaca dalam konteks yang lebih luas mengenai politik, hukum, dan kedaulatan negara. Ekonomi pariwisata Bali dan sistem hukum narkotika Indonesia menempati pulau yang sama, tetapi mereka menjual gagasan yang sangat berbeda tentang apa itu Bali. Yang satu menjanjikan pelarian; yang lain mempertegas bahwa melanggar batas hukum membawa konsekuensi yang jauh melampaui apa pun yang tersirat dari citra internasional pulau tersebut.